JUMLAH guru honorermeningkat secara signifikan di KabupatenBima, Nusa Tenggara Barat dalam tiga tahun terakhir. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, Zunaidin menyatakan telah mengeluarkan keputusan pengangkatan guru honorer sebanyak tujuh ribu lebih sejak 2022.
Menurutnya, hal ini terjadi karena banyaknya lulusan sarjana di daerahnya, sedangkan kesempatan kerja tidak tersedia. “Bagaimana nasib anak bangsa yang telah menyelesaikan pendidikan S1 ini? Saya selalu mengingatkan pemerintah untuk membuka peluang, kan mereka tidak merampas hak orang,” ujar Zunaidin kepada Temposaat diwawancarai di kantornya, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, Rabu, 6 Agustus 2025.
Peristiwa menumpuknya tenaga honorer terjadi hampir di seluruh sekolah di Kabupaten Bima, dengan rata-rata satu sekolah memiliki 40 guru. Salah satu contohnya adalah SD Inpres Bala, Kecamatan Wera, Bima, NTB. SD Inpres Bala memiliki 31 pengajar, di mana 21 di antaranya merupakan guru honorer. Jumlah siswanya sebanyak 112 anak.
Kepala Sekolah SD Inpres Bala, Abdul Majid menyampaikan bahwa biasanya ia menempatkan empat guru dalam satu jam pelajaran per kelas. “Namun terkadang mereka juga tidak hadir, karena tidak ada tekanan untuk datang,” ujarnya di kantornya, Rabu, 6 Agustus 2025.
Majid menjelaskan, peningkatan jumlah guru sukarela—istilah untuk guru honorer di Kabupaten Bima—terjadi sejak adanya pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Lulusan perguruan tinggi yang sebelumnya bekerja sebagai petani atau bekerja di kota mulai mendaftar untuk menjadi guru honorer di sekolah. “Dengan harapan nantinya bisa diangkat menjadi ASN,” katanya.
Kehadiran para guru sukarela ini menimbulkan dilema bagi Abdul Majid. Di satu sisi, keberadaan mereka memberatkan dana bantuan operasional sekolah (BOS) sehingga 50 persen dari anggaran tersebut digunakan untuk membayar gaji mereka. Namun, di sisi lain, uang tersebut tidak mampu memberikan kesejahteraan bagi para guru.
Guru honorer di Bima biasanya menerima gaji sebesar Rp 500 ribu setiap enam bulan. “Tetapi terkadang juga kurang, tergantung pada kebutuhan tambahan,” ujar Majid. Ia mengakui tidak bisa menolak setiap ada guru yang melamar karena hal ini sudah menjadi kebiasaan di berbagai sekolah di Kabupaten Bima.
Banyaknya guru honorer juga terjadi di SD Inpres Sangiangpulau yang berjumlah 45 orang. Selanjutnya, di SD Swasta Miswora sebanyak 40 guru, SMP 4 Wora sebanyak 70 guru, serta SD Negeri Teh dengan jumlah 25 guru, di mana jumlah siswa di setiap sekolah tersebut kurang dari 150 orang.
Kepala Sekolah SD Inpres Sangiangpulau, Muhammad Shalihin, menyatakan bahwa mereka bekerja secara sukarela. Artinya, gaji yang diberikan sekolah kepada guru honorer ini tidak tetap, tergantung pada dana BOS yang mereka peroleh. “Sekarang pemerintah memiliki aturan yang dibatasi, yaitu 20 persen dari dana BOS, jadi maksimal (satu guru) Rp 150 ribu per semester,” ujarnya.
Shalihin mengakui sebenarnya ia tidak setuju dengan jumlah guru honorer yang begitu banyak. Karena, dana yang semula cukup untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer yang sudah lama bekerja, kini harus dibagi kepada puluhan orang. Meskipun demikian, ia juga menyadari bahwa ia tidak bisa menolak mereka. “Bagaimana lagi, lulusan pendidikan di sini banyak dan sekolahnya hanya sebatas itu saja,” katanya.
Selain karena minimnya kesempatan kerja, Zunaidin menyebutkan bahwa faktor sosial budaya juga berkontribusi pada pilihan banyak warga Kabupaten Bima untuk mengambil jurusan pendidikan sarjana dan bekerja sebagai guru honorer meskipun tidak menerima gaji yang pantas.
Menurutnya, secara budaya, masyarakat Bima melihat bekerja sebagai guru dengan menggunakan seragam sebagai tanda keberhasilan seseorang. “Yang penting menjadi guru terlebih dahulu. Karena di daerah kami, kedudukan guru adalah yang paling mulia kedua setelah keluarga kerajaan,” katanya.