Posts in category: politics

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sering kali mengusulkan ide-ide yang belum sepenuhnya berkembangan dan akhirnya memicu kekacauan versi para ahli media sosial. Di sisi lain, pakar komunikasi menyatakan bahwa tindakan Dedi Mulyadi ini dapat dilihat sebagai bentuk “investasi politik”.

Dedi Mulyadi dikenal sebagai “governor content” karena beberapa kasusnya yang menuai kontroversi, seperti mengirimkan anak-anak dengan perilaku tidak patut ke barak tentara serta persyaratan vasektomi untuk pria bersaudara yang ingin menerima bantuan sosial, hal ini menimbulkan diskusi panjang di platform-media online.

Pakar komunikasi politik Universitas Padjadjaran, Kunto Adi Wibowo, menyebut seringnya Dedi Mulyadi tampil di publik dan media sosial sebagai “investasi politik” demi membangun langkah-langkah politiknya ke depan.

Sementara pengamat kebijakan publik, Diding Bajuri, menganggap Dedi Mulyadi yang kerap muncul di media sosial membentuk citra kepemimpinan “one-man show”.

Tapi Dedi Mulyadi berdalih upayanya hadir di media sosial bisa “menurunkan belanja rutin iklan” pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Peneliti bidang media sosial dan demokrasi dari Monash University Indonesia, Ika Idris, mengatakan bahwa perbuatan Dedi muncul di platform-media-sosial merupakan hal yang “biasa”. Namun, dia berpendapat bahwa gagasan-gagasan yang disampaikan oleh sang gubernur seringkali masih kurang-tuntas dan malah menciptakan kegaduhan.

“Jangan biarkan kebijakan [yang] baru berupa ide saja telah diumumkan kepada publik menggunakan metode komunikasi yang terlalu langsung,” ujar Ika.

Apakah ada beberapa kebijakan kontroversial milik Dedi Mulyadi yang pernah menjadi pembicaraan?

Sejak pelantikannya pada 20 Februari lalu, Dedi kerap melontarkan wacana kabijakan yang memicu pro dan kontra.

Berikut sejumlah kebijakan kontroversial Dedi selama Maret hingga April 2025:

Menangis di Puncak

Dua minggu sejak dilantik sebagai gubernur, Dedi tertangkap kamera sedang menetes air mata ketika melakukan kunjungan mendadak ke sebuah destinasi wisata dalam area Taman Nasional Gede Pangrango, Bogor, Jawa Tengah.

Dia disebut menangis saat menyaksikan kerusakan akibat alih fungsi lahan di Kawasan Puncak, Bogor.

Pengguna media sosial bereaksi terhadap kejadian tersebut dengan menyebut air mata Dedi hanyalah sebuah konten, tetapi pada saat yang sama juga memperlihatkan sikapnya yang jujur dan terbuka.

Pemberantasan premanisme

Di pertengahan Maret, Dedi mendirikan Satuan Tugas Penanggulangan Premanisme, klaimnya adalah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang mengganggu kondisi investasi yang ideal.

Ini kemudian dikritik oleh Gerakan Rakyat Indonesia Baru (GRIB) Jawa Barat, yang bilang satgas ini menyudutkan ormas.

Meski Dedi sudah minta maaf, polemik masih bergulir hingga April, saat Ketua GRIB, Rosario de Marshal alias Hercules, mengancam akan menggeruduk kantor gubernur jika Dedi masih bersikap memusuhi ormas.

Mengirimkan “anak-anak nakal” ke barak militer

Akhir April 2025, Dedi mengatakan akan mengirim “anak-anak nakal” ke barak militer untuk belajar disiplin. Rencana ini juga diperuntukkan bagi anak-anak yang kecanduan main gim online.

Namun, kebijakan ini dikritisi berbagai pihak, termasuk Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat, yang mempertanyakan pendekatan militerisme yang ditempuh Dedi.

Wajib vasektomi bagi laki-laki berkeluarga untuk dapat bansos

Dedi mengusulkan adanya tanggung jawab vasektomi untuk para suami dalam keluarga kurang mampu yang ingin mendapatkan dukungan sosial, serta menawarkan insentif sebesar Rp500.000 kepada kaum pria yang bersedia melakukan prosedur tersebut.

Dedi menyatakan bahwa prosedur tersebut diperlukan untuk memperlambat tingkat kelahiran di kalangan warga yang kurang mampu.

Saya mengharapkannya agar suami atau ayahnya yang melakukan KB, sebagai bukti dari tanggung jawab mereka terhadap diri sendiri dan keluarganya. Jangan selalu membebani wanita seperti itu saja,” ungkap Dedi.

Diskusi ini menimbulkan kontroversi, di mana beberapa orang berpendapat bahwa aturan tersebut bersifat ” diskriminatoris”.

Bagaimana tanggapan Dedi Mulyadi ketika disebut sebagai ‘Gubernur Konten’?

Pada akhir April silam, Dedi Mulyadi disebut sebagai “gubernur konten” oleh Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud.

Pada pertemuan kerja bersama Komisi II yang melibatkan DPR dan Kementerian Dalam Negeri beserta para kepala daerah dari beberapa propinsi, Rudy dengan spesifik menyampaikan sambutan untuk Dedi Mulyadi—who was juga menghadiri sesi rapatkerja itu.

“Terima kasih banyak Bu Wamen [Dalam Negeri] dan seluruh gubernur yang hadir hari ini. Kang Dedi, gubernur konten. Mantap nih Kang Dedi,” ujar Rudy seperti dikutip dari
Tempo.co.

Pada bagian penutup rapat, Dedi menimpali julukan “gubernur konten” yang diberikan Rudy.

“Alhamdulillah dari konten yang saya miliki itu bisa menurunkan belanja rutin iklan. Biasanya iklan di Pemprov Jabar [dari] kerja sama dengan media Rp50 miliar. Sekarang cukup Rp3miliar tapi viral terus,” ujar Dedi, masih dikutip dari
Tempo.co.

Apa tanggapan masyarakat Jawa Barat mengenai kontroversi yang melibatkan Dedi Mulyadi?

Andi Daffa, seorang warganet dari Cimahi di Jawa Barat, menyatakan bahwa berbagai postingan Dedi sering muncul di laman media sosialnya meskipun dirinya tidak mengikutip aktif Gubernur tersebut.

Menurut Andi, keputusan Dedi sering kali menjadi topik diskusi, seperti misalnya kolaborasi dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dalam hal latihan pertahanan nasional, mencegah kriminalitas, serta meningkatkan kondisi rumah yang tidak lagi layak dihuni.

“Itu salah satu kebijakannya yang harus dikritisi,” katanya.

Diakui Daffa, Dedi sangat responsif menanggapi isu-isu yang terjadi di wilayahnya. Namun, hal itu menunjukkan kesan Dedi “mengurusi hal-hal teknis” yang seharusnya bisa diurus oleh pejabat dinas.

“Harusnya bisa lebih memikirkan hal-hal yang lebih luas lagi.”

Dini Dwi Astuti, seorang warganegara Jawa Barat yang lain, memiliki pandangan yang beragam.

Penduduk kota Bandung percaya bahwa kegiatan Dedi di media sosial merupakan strategi untuk membantu ambisinya menjadi presiden.

Semua hal perlu dikembangkan mengingat zaman saat ini sudah berubah demikian, kita harus fokus pada pembangunan.
image
saat ini melalui konten lebih efektif. Semua orang berhak menurut saya. Itu hak dia.”

Ia menilai, ide-ide Dedi orisinal, meski kontroversial. Tapi menurutnya, di balik itu ada niat baik membangun Jawa Barat.

Dini mengaku menyambut baik kebijakan pelarangan wisuda dan
study tour
, pembatasan pemakaian telepon genggam, dan pendidikan ala militer bagi anak-anak yang dicap nakal.

“Ide yang keren banget. Itu sih yang paling saya suka dari beberapa ide yang lain karena anak-anak kita benar-benar harus dilindungi” ucap Dini antusias.

Kendati begitu, warga Jawa Barat lainnya, Novi Mulyani, menganggap kebijakan tersebut menghalangi siswa untuk punya kenangan dengan teman dan guru sekolah.

Sebaliknya, Novi menegaskan ketidaksetujuannya terhadap bagaimana Dedi mempublikasikan semua aktivitasnya sebagai gubernur di platform media sosial.

Menurut dia, Dedi hanya perlu memperlihatkan kinerjanya sebagai gubernur dan masyarakat akan menyadari dengan sendiri.

Apa yang saya inginkan adalah seorang pemimpin yang proaktif, tidak perlu di media sosial, tetapi harus aktif berinteraksi langsung dengan masyarakatnya.

“Jangan berpura-pura baik-baik saja,” katanya dengan tegas.

Seperti halnya Dini, Novi mencurigai bahwa kegiatan Dedi di media sosial merupakan langkah awal untuk meraih ambisinya menjadi presiden di masa depan.

Berdasarkan kinerjanya sebagai Gubernur Jawa Barat, Novi mengamati bahwa Dedi tengah merancang reputasi dirinya menjadi seorang figur yang positif.

“Bisa dipastikan hal-hal baik akan ditampilkan dalam konten tersebut. Menurut pendapatku, ini berkaitan dengan pilpres. Tentu saja ia berharap menjadi Presiden Republik Indonesia pada waktunya, meski belum diketahui kapan itu terjadi,” ungkap Novi.

Bagaimana tanggapan publik terkait postingan Dedi Mulyadi di media sosial?

Monash University Indonesia yang spesialis dalam penelitian tentang media sosial dan masalah demokrasi, yakni Ika Idiris, melakukan analisis terhadap aktivitas media sosial serta diskusi seputar Dedi Mulyadi melintasi beberapa platform seperti Instagram, YouTube, X, dan situs-situs lainnya.

Di Instagram sendiri, mulai dari saat dilantik menjadi Gubernur Jawa Barat pada 20 Februari 2025 sampai tanggal 1 Mei 2025, terdapat total 165 postingan yang muncul di laman @DediMulyadi71.

Studi yang dijalankan oleh Universitas Monash Indonesia menunjukkan bahwa setiap hari Dedi memposting tiga buah konten.
engangement
yang tinggi.

“Ribuan komentar tiap harinya,” ujar Ika.

Ika pula mengamati obrolan tentang Dedi di platform-media sosial menggunakan tagar pencarian “Dedi Mulyadi” beserta beberapa istilah lainnya yang berkaitan dengannya dalam berbagai masalah, termasuk “banjir”, “vasektomi”, “barak tentara”, serta “wisuda”.

Dalam aliran obrolan yang direkam dari berbagai platform media sosial, Ika pun menyaksikan respons emosional pengguna terhadap isu-isu tersebut.

Reaksi terkuatnya adalah rasa jijik atau mual.
disgust
(27%), kemudian marah atau
anger
(25%), disusul dengan perasaan gembira atau
joy
(23%), serta sedih atau
sadness
(17%) dan terkejut atau
surprise
(3%)

“Reaksi
anger
utamanya reaksi karena akan mengirim siswa ke barak militer dan soal mewajibkan vasektomi,” kata Ika.

“Untuk mengirim siswa bermasalah, meski di emosi
anger i
Meskipun ada banyak kritikan, tetapi tidak sedikit pula orang yang memberi penghargaan terutama tentang masalah ketagihan bermain game,” imbuhnya.

Ika menyebut dua konten yang paling banyak menarik komentar di Instagram Dedi adalah soal pengeluaran siswa untuk wisuda, juga soal konten terkait dirinya disebut sebagai “gubernur konten”.

Ika mengatakan bahwa Dedi memanfaatkan Instagram dengan sangat aktif untuk mendapatkan informasi seputar dirinya, program-programnya, serta rencana-rencana kebijakan yang ada.

Namun, menurut sudut pandang Ika, Dedi sering kali mengeluarkan ide-ide tentang kebijakan yang belum sepenuhnya disempurnakan kepada khalayak umum dan hal ini malah menjadikan situasi sebagai sumber perdebatan.

“Pegawai negeri tersebut saat berinteraksi dapat memberikan inspirasi kepada orang lain, serta perkataannya memiliki dampak pada penyusunan maupun pelaksanaan kebijakan,” jelas Ika.

Dia memberikan contoh, saat Dedi mengusulkan agar pria yang mendapat bantuan sosial harus dikhitan sebagai cara untuk mengurangi jumlah orang miskin.

Namun menurut Ika, wacana ini kemudian memicu polemik karena “masih dalam proses tapi sudah disampaikan ke publik”.

“Jangan sampai kebijakan ini masih dalam tahapan ide, sudah disampaikan ke publik dengan pola komunikasi yang sangat telanjang,” ujar Ika kemudian.

Saya rasa hal tersebut cukup berisiko, sebab mungkin akan memicu balas dendam terhadap dirinya sendiri. Di pihak lainnya, ini juga dapat memberikan inspirasi kepada orang lain.

Investasi politik” serta “pementasan tunggal

Pengajar komunikasi dan pakar literasi politik dari Universitas Padjadjaran, Kunto Adi Wibowo, menyebut seringnya Dedi Mulyadi tampil di publik dan media sosial sebagai “investasi politik” demi “membangun langkah-langkah politik”.

“Bukan hanya untuk Gubenkur Jawa Barat 1 periode dua, tetapi juga bisa jadi untuk RI 1 atau bahkan RI 2,” ungkap Kunto.

Lebih jauh, Kunto menilai apa yang dilakukan Dedi menyerupai pendahulunya, Ridwan Kamil, yang dikenal aktif di media sosial semasa menjabat sebagai gubernur Jawa Barat.

Menurut Kunto, Dedi bukan hanya seorang pemimpin daerah, tetapi juga merupakan “صندVMLINUX
influencer
atau
idol
yang menciptakan hubungan lebih dari sekedar antara pemimpin daerah dan masyarakat.

“Ini bukan lagi hubungan antara kepala daerah dengan rakyatnya, tapi hubungan antara idol dan fansnya,” kata Kunto.

Pakar kebijakan publik dari Universitas Majalengka, Diding Bajuri, mengomentari bahwa hadirnya Dedi di platform-media sosial memberikan impresi yang kuat kepada masyarakat.
“one-man show”
dalam memimpin Jawa Barat.

“Padahal kan secara pemerintahan kan sudah secara struktural, secara hierarkis kan ada tahapannya,” ujar Diding.

Dia berpendapat bahwa Dedi harus melibatkan seluruh jajaran birokrasi pemerintah Provinsi Jabar, pemerintah kabupaten/kota yang ada di bawahnya, serta dewan perwakilan rakyat lokal dalam upaya melayani masyarakat Jawa Barat.

Alih-alih berkutat dengan konten di media sosial, menurut Diding, ada seabrek permasalahan di Jawa Barat yang perlu dibenahi pemerintah daerah, salah satunya pengentasan kemiskinan.

Hasil Survei Sosioekonomi Nasional (Susenas) pada bulan September tahun 2024 menunjukkan bahwa Jawa Barat adalah provinsi urutan kedua yang memiliki jumlah orang miskin tertinggi, yaitu kira-kira 3,67 juta jiwa.

Diding juga mengkritik masalah tata ruang, yang diyakini menjadi salah satu faktor penimbul banjir di Jabodetabek bulan Maret lalu.

Di samping itu, masalah utama di Jawa Barat tetap menjadi lapangan kerja akibat adanya trend pergeseran pabrik dari Jawa Barat menuju Jawa Tengah.

Diding juga menyinggung sejumlah poin lain di antaranya “pendidikan bagi semua, tak boleh ada lagi anak usia sekolah yang tidak mendapatkan pendidikan hanya karena alasan finansial.”

Untuk menyelesaikan hal ini semua, Diding mengatakan bahwa Dedi perlu dapat “harmonis dan sejalan” dengan setiap kelompok yang terlibat.

“Untuk mencapai keterpaduan yang meliputi aspek-aspek seperti politik, visi, inisiatif, hingga implementasinya,” ungkap Diding.

• Pasukan TNI mengambil peran di institusi pendidikan tinggi dari Bali sampai Papua, apa alasan dibaliknya?
• Mahasiswa dari UIN Walisongo Semarang mengalami intimidasi oleh seorang anggota TNI setelah berita tentang kedatangan tentara di kampus mereka tersebar – ‘Saya mendapatkan ancaman sesuai dengan Undang-Undang ITE’
• Aksi protes para pelajar terhadap Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia yang berjalan selama berjam-jam dan meluas ke berbagai kota memiliki arti apa?

• Banjir melanda beberapa wilayah di Indonesia secara rutin tiap harinya, namun kebijakan pemerintah seolah hanya basa-basi saja.
• Presiden Prabowo menyebut ‘ndasmu’ kepada kritikannya – ‘Kritikan terbuka seperti lawan’
• Pemilu: Perebutan suara di Jawa Barat, pemilih masih berlandas ‘agama’

,


Jakarta


– Anggota Komisi I
DPR
Tubagus Hasanuddin menilai bahwa dinamika di balik pemberhentian pangkat Letnan Jenderal TNI Kunto Arief Wibowo dipenuhi dengan pertimbangan-pertimbangan yang berbau politis. Dikenal juga sebagai TB Hasanuddin, ia merasa prihatin karena ada campur tangan politik dalam mekanisme pergantian jabatan para perwira senior ini.
TNI
.

Dia menggarisbawahi timbulnya dugaan umum di kalangan publik yang menyebabkan pergantian dari Letjen Kunto dikait-kaitkan dengan ucapan mantan wakil presiden, Jenderal (Purn.) Try Sutrisno, serta kedudukan mantan asisten militer mantan presiden Joko Widodo menjadi pilihan untuk mengambil alih posisi tersebut.

“Penggantian Letjen Kunto Arief, yang kemudian dibatalkan dalam waktu dekat lewat sebuah keputusan resmi lainnya, mengindikasikan bahwa TNI cukup rentan terhadap masalah-masalah politik,” ungkap TB Hasanuddin seperti ditulis dalam pernyataannya pada Sabtu, 3 Mei 2025.

Mutasi prajurit aktif, ujar dia, tidak seharusnya dipengaruhi oleh opini masyarakat sipil atau tekanan politik. TB Hasanuddin berpendapat hal tersebut akan menjadi preseden buruk bagi profesionalisme TNI. “Seharusnya keputusan mutasi didasarkan pada kebutuhan organisasi, bukan karena permintaan pribadi,” kata dia.

RSUD Hasanuddin menyoroti bahwa pergantian-pergantian dalam surat keputusan yang berlangsung dengan cepat serta tak seragam dapat merusak stabilitas internal dan melemahkan keyakinan masyarakat tentang sikap netralitas TNI sebagai lembaga pertahanan nasional. Ia menjelaskan bahwa TNI seharusnya menjadi instrumen pemerintah, bukan sarana untuk urusan politik. Oleh karena itu, pemindahan personil harus dilakukan atas dasar penilaian yang obyektif dan strategis guna mendukung tujuan organisasi tanpa dipengaruhi oleh motif-motif eksternal. “Hindari hal-hal semacam ini yang membuat situasi jadi goyah,” katanya.

Bukan hanya itu saja, dia pun menyuarakan kekecewaannya terhadap pimpinan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Menurut TB Hasanuddin, Jenderal Agus Subiyanto gagal memperlihatkan sikap tegas serta kesetaraan dalam melindungi martabat lembaga tersebut.

Menurut hemat saya, kepemimpinan Panglima TNI yang ada saat ini kurang baik. Semestinya dia dari awal sudah menentang pemindahan jabatan Letjen Kunto bila hal tersebut sesungguhnya tak didasari oleh pertimbangan untuk kemajuan organisasi. Pola kepemimpinan semacam itu perlu ditilik kembali,” ungkap TB Hasanuddin.

Saat itu, Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Akbarshah Fikarno Laksono mengomentari bahwa pencopotan penempatan sebelumnya oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto atas beberapa perwira aktif adalah bagian dari kewenangan lengkap markas besar TNI. “Kepanjajaran Mabes TNI sepenuhnya bertanggung jawab dalam pengaturan staf,” ujar Dave saat berbicara dengan Tempo via pesan pendek pada hari Jumat, 2 Mei 2025.

Ia menyatakan bahwa jika terdapat masalah pada proses mutasi yang dijalankan oleh Panglima TNI terkait prajurnya, maka DPR siap selalu mendengarkan aspirasi masyarakat dan mengambil tindakan lanjutan sesuai kebutuhan.

Namun, menurutnya, mengenai ketidakkonsistenan dalam keputusan Panglima terkait rotasi personel, Komisi I DPR tidak bisa melakukan banyak hal. Sebab, aturan tentang penempatan tentara merupakan kewenangan dari Panglima TNI. Dia menyatakan, “Yang seharusnya menjelaskan adalah pihak Mabes TNI.” Politikus Partai Golkar tersebut demikian berkomentar.

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menangguhkan mutasi Kunto Arief dari jabatan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahan I menjadi Staf Khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Penangguhan yang dituangkan pada Surat Keputusan Panglima Nomor Kep/554.a/IV/2025 bertarikh 30 April 2025 itu meralat keputusan sebelumnya yang tertuang dalam surat bernomor Kep/554/IV/2025 tertanggal 29 April 2025.

Kepala Pusat Penerangan Markas Besar TNI Mayor Jenderal Kristomei Sianturi mengatakan, penangguhan mutasi dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/554.a/IV/2025 dilakukan atas pertimbangan adanya perwira yang masih memiliki tugas di organisasi.

“Tidak ada kaitannya dengan isu-isu di luar TNI atau sikap purnawirawan,” kata Kristomei dalam telekonferensi, Jumat, 2 Mei 2025.

Adapun, Try Sutrisno menjadi salah satu figur yang menuntut dicopotnya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan wakil presiden. Tuntutan ini tertuang dalam pernyataan sikap Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang dibacakan pada 17 April lalu.

Forum Purnawirawan mengkritik Gibran karena dinilainya telah melanggar aturan beracara di Mahkamah Konstitusi serta pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kekuasaan kehakiman dalam rangkaian pencalonannya untuk pemilihan presiden sebelumnya.

Andi Adam Faturahman

bersumbang dalam penyusunan artikel ini.

JAKARTA,

Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin mengomentari bahwa pembatalan promosi tujuh perwira senior TNI, yang meliputi Letjen Kunto Arief Wibowo, mencerminkan bahwa institusi militer tersebut cukup rentan terhadap intervensi politik.

Hasanuddin merasa sedih karena menurut dia, proses pindah tugas perwira senior TNI seharusnya tidak terpengaruh masalah politik.

“Penggantian Letnan Jenderal Kunto Arief, yang kemudian ditiadakan beberapa hari setelahnya lewat sebuah keputusan resmi lain, mengindikasikan bahwa TNI cukup rentan terhadap masalah-masalah politik. Hal ini tak seharusnya berlangsung,” ungkap TB Hasanuddin dalam pernyataan tertulis pada Sabtu (3/5/2025).

Saya menyinggung dugaan dari masyarakat yang menyebutkan perpindahan Letjen Kunto berhubungan dengan posisi ayahnya, Letnan Jenderal Kunto, yaitu Wakil Presiden keenam Try Sutrisno, di acara Majelis Perwira Menyertai TNI-Polri. Di sana ia mengajukan mosi tidak percaya terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Di sisi lain, perwira tinggi yang disiapkan untuk menggantikan Letjen Kunto sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I adalah Laksamana Muda Hersan yang merupakan eks ajudan Presiden ke-7 Joko Widodo, ayah Gibran.

“Mutasi prajurit yang sedang bertugas tak harus terpengaruh oleh pandangan publik atau intervensi dari pihak politik. Hal itu bisa menciptakan prededens negatif untuk tingkat keahlian TNI,” ungkap Hasanuddin.

“Seharusnya keputusan mutasi didasarkan pada kebutuhan organisasi, bukan karena permintaan pribadi,” imbuh dia.

Poltiikus PDI-P ini menilai bahwa perubahan-perubahan SK (Surat Keputusan) yang cepat dan tidak konsisten ini mengganggu stabilitas internal dan kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara.

“TNI merupakan instrumen negara, bukan sarana politik. Pemindahan tugas harus didasari atas pertimbangan yang obyektif serta strategis untuk kemaslahatan organisasi, bukannya hanya merespon tekanan ekternal. Kita tidak boleh terpengaruh dengan hal-hal semacam itu,” jelasnya.

Purnawirawan TNI tersebut turut menyuarakan kekecewaannya terhadap kepemimpinan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, sebab ia merasa bahwa panglima kurang tegas serta tak selalu konsisten untuk memelihara martabat lembaga militer.

“Menurut hemat saya, kepemimpinan Panglima TNI saat ini tidak baik. Seharusnya sejak awal beliau menolak mutasi Letjen Kunto jika itu memang tidak berdasarkan kepentingan organisasi. Kepemimpinan seperti ini patut dievaluasi,” kata Hasanuddin.

Sebelumnya, TNI mengumumkan mutasi 237 pati TNI mutasi tujuh pati diumumkan melalui Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/554/IV/2025 tertanggal 29 April 2025.

Akan tetapi, pada hari berikutnya, TNI mencabut pemindahan untuk tujuh perwira tinggi TNI melalui Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/554.a/IV/2025 yang ditandatangani tanggal 30 April 2025.

Pimpinan Badan Informasi TNI Mayjend Kristomei Sianturi menyatakan pembatalan tersebut semata-mata disebabkan oleh pertimbangan struktural serta keperluan operasional di medan, khususnya lantaran beberapa perwira yang direncanakan akan dipindahkan ternyata masih sangat diperlukan dalam posisi mereka saat ini.

“Oleh karena alasan tersebut, sejumlah pasukan dalam barisan ini belum dapat berpindah posisi dikarenakan mereka masih memiliki tugas yang mengharuskan keberadaan perwira senior tersebut. Hal ini bukan berkaitan dengan faktor-faktor lainnya,” jelas Kristomei pada hari Jumat, 2 Mei 2025.

Kristomei membantah spekulasi yang menyebut pembatalan mutasi disebabkan oleh faktor politik, termasuk keikutsertaan Try Sutrisno dalam forum purnawirawan yang mendorong pemakzulan Gibran.

“Mutasi ini tidak berhubungan dengan apa pun di luar organisasi TNI. Oleh karena itu, hal tersebut mencerminkan profesionalisme, keseimbangan, serta kebetulan bahwa mutasinya terjadi pada periode saat ini,” jelas Kristomei.

“Tidak terkait dengan misalnya, oh kemarin itu orang tuanya Pak Kunto, enggak ya, tidak ada kaitannya,” kata dia melanjutkan.