JAKARTA,
Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin mengomentari bahwa pembatalan promosi tujuh perwira senior TNI, yang meliputi Letjen Kunto Arief Wibowo, mencerminkan bahwa institusi militer tersebut cukup rentan terhadap intervensi politik.
Hasanuddin merasa sedih karena menurut dia, proses pindah tugas perwira senior TNI seharusnya tidak terpengaruh masalah politik.
“Penggantian Letnan Jenderal Kunto Arief, yang kemudian ditiadakan beberapa hari setelahnya lewat sebuah keputusan resmi lain, mengindikasikan bahwa TNI cukup rentan terhadap masalah-masalah politik. Hal ini tak seharusnya berlangsung,” ungkap TB Hasanuddin dalam pernyataan tertulis pada Sabtu (3/5/2025).
Saya menyinggung dugaan dari masyarakat yang menyebutkan perpindahan Letjen Kunto berhubungan dengan posisi ayahnya, Letnan Jenderal Kunto, yaitu Wakil Presiden keenam Try Sutrisno, di acara Majelis Perwira Menyertai TNI-Polri. Di sana ia mengajukan mosi tidak percaya terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Di sisi lain, perwira tinggi yang disiapkan untuk menggantikan Letjen Kunto sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I adalah Laksamana Muda Hersan yang merupakan eks ajudan Presiden ke-7 Joko Widodo, ayah Gibran.
“Mutasi prajurit yang sedang bertugas tak harus terpengaruh oleh pandangan publik atau intervensi dari pihak politik. Hal itu bisa menciptakan prededens negatif untuk tingkat keahlian TNI,” ungkap Hasanuddin.
“Seharusnya keputusan mutasi didasarkan pada kebutuhan organisasi, bukan karena permintaan pribadi,” imbuh dia.
Poltiikus PDI-P ini menilai bahwa perubahan-perubahan SK (Surat Keputusan) yang cepat dan tidak konsisten ini mengganggu stabilitas internal dan kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara.
“TNI merupakan instrumen negara, bukan sarana politik. Pemindahan tugas harus didasari atas pertimbangan yang obyektif serta strategis untuk kemaslahatan organisasi, bukannya hanya merespon tekanan ekternal. Kita tidak boleh terpengaruh dengan hal-hal semacam itu,” jelasnya.
Purnawirawan TNI tersebut turut menyuarakan kekecewaannya terhadap kepemimpinan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, sebab ia merasa bahwa panglima kurang tegas serta tak selalu konsisten untuk memelihara martabat lembaga militer.
“Menurut hemat saya, kepemimpinan Panglima TNI saat ini tidak baik. Seharusnya sejak awal beliau menolak mutasi Letjen Kunto jika itu memang tidak berdasarkan kepentingan organisasi. Kepemimpinan seperti ini patut dievaluasi,” kata Hasanuddin.
Sebelumnya, TNI mengumumkan mutasi 237 pati TNI mutasi tujuh pati diumumkan melalui Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/554/IV/2025 tertanggal 29 April 2025.
Akan tetapi, pada hari berikutnya, TNI mencabut pemindahan untuk tujuh perwira tinggi TNI melalui Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/554.a/IV/2025 yang ditandatangani tanggal 30 April 2025.
Pimpinan Badan Informasi TNI Mayjend Kristomei Sianturi menyatakan pembatalan tersebut semata-mata disebabkan oleh pertimbangan struktural serta keperluan operasional di medan, khususnya lantaran beberapa perwira yang direncanakan akan dipindahkan ternyata masih sangat diperlukan dalam posisi mereka saat ini.
“Oleh karena alasan tersebut, sejumlah pasukan dalam barisan ini belum dapat berpindah posisi dikarenakan mereka masih memiliki tugas yang mengharuskan keberadaan perwira senior tersebut. Hal ini bukan berkaitan dengan faktor-faktor lainnya,” jelas Kristomei pada hari Jumat, 2 Mei 2025.
Kristomei membantah spekulasi yang menyebut pembatalan mutasi disebabkan oleh faktor politik, termasuk keikutsertaan Try Sutrisno dalam forum purnawirawan yang mendorong pemakzulan Gibran.
“Mutasi ini tidak berhubungan dengan apa pun di luar organisasi TNI. Oleh karena itu, hal tersebut mencerminkan profesionalisme, keseimbangan, serta kebetulan bahwa mutasinya terjadi pada periode saat ini,” jelas Kristomei.
“Tidak terkait dengan misalnya, oh kemarin itu orang tuanya Pak Kunto, enggak ya, tidak ada kaitannya,” kata dia melanjutkan.